Acara ngobrol-ngobrol teman lama terjadi kemaren, disalah satu grup pertemanan jejaring sosial. Dan kemarin itu, saya kembali diingatkan oleh seorang kawan tentang sebuah peribahasa, “Jutaan langkah kearah satu tujuan dimulai oleh satu langkah kecil ”.

Karena semua kawan-kawan adalah alumnus dari sebuah perguruan tinggi dengan sebagian besar bergelar Sarjana  Pendidikan, dan sebagian besar pula sudah menjadi seorang guru, maka pembicaraan yang diselingi “panderan kada kakaruan” itu mengarah pada seputar permasalahan pendidikan dan suka dukanya menjadi seorang guru. Banyak masukan yang bisa saya tangkap dari pembicaraan itu, terutama keluhan teman-teman yang sudah mengajar, tentang ketertinggalan, baik sarana dan prasarana, maupun segi sumber daya manusia, dan daya tangkap anak-anak, ditempat dia mentransfer ilmunya kepada calon penerus nusa bangsa Indonesia raya.

Kita sadari, memang bukan tugas yang mudah untuk menjadi seorang guru, seorang pendidik yang punya tanggungjawab moril terhadap keberlangsungan pendidikan di negeri ini, dan sebagai ujung tombak sumber daya manusia Indonesia. Tapi, apa kita akan menyerah dengan segala keterbatasan itu.

Sekarang kita bersyukur program pemerintah wajib belajar 12 tahun bergulir, dan anak Indonesia bisa bersekolah gratis paling tidak sampai lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dan akhir tahun 2008 kemarin, Depdiknas melakukan terobosan dengan meluncurkan program Buku Sekolah Elektronik (BSE), dimana didalam websitenya, depdiknas membeli sekitar 250 hak cipta buku pelajaran dan juga memberikan keleluasaan pada siapa saja untuk mengakses buku pelajaran secara online tersebut, bahkan untuk mengcopy dan membajaknya sekalipun. Suatu terobosan yang patut diacungi jempol. Program ini akan sangat bermanfaat bagi guru untuk setidaknya, membandingkan materi pelajaran ditempat dia mengajar dengan materi yang notabene sudah standar disekolah-sekolah yang sudah maju, sehingga dia dapat mengadopsinya untuk disesuaikan dengan kemampuan siswa dimana dia bertugas. Disamping itu juga program ini sangat bermanfaat bagi orang tua dan anak sekolah dimana orang tua dan anak sekolah dapat mengakses buku sekolah elektronik ini, sehingga tidak usah risau lagi untuk membeli buku, karena harga buku sangat mahal. Dan mudah-mudahan pemerataan pendidikan bisa dicapai dari Sabang sampai Merauke, dari Timor sampai ke Talaut.

Informasi tentang program depdiknas ini sudah diketahui banyak orang lewat media televisi, akan tetapi masih banyak kawan-kawan yang bertugas didaerah terpencil yang belum bisa mengakses program ini secara langsung, karena memang belum adanya akses internet kewilayah tersebut atau memang keterbatasan pengetahuan mereka ( guru-guru) tentang dunia maya atau internet. Karena saya sendiri pernah menyaksikan pelatihan dasar komputer dikantor kami kepada guru-guru sekolah dasar. Ternyata masih banyak yang tidak bisa menyalakan computer. Bukan salah mereka, jangankan menghidupkan computer, sekolah mereka saja belum terjamah oleh PLN, bagaimana mereka bisa mengenal computer, apalagi disuruh main internet. Itu artinya, pemerataan pendidikan perlu disokong oleh pemerataan disegala aspek kehidupan yang lain juga.

Lantas, apa solusi terhadap problem pelik pemerataan mutu pendidikan di negeri ini? Salah satu di antaranya adalah harus ada kemauan politik yang sangat keras untuk membuat kebijakan pemerataan pendidikan yang berpihak pada rakyat. Murid-murid dari keluarga tidak mampu harus diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Hal ini menjadi salah satu alternatif yang lebih adil untuk memeratakan kesempatan belajar serta pemerataan mutu pendidikan. Juga, perlu ada political will dari semua pihak, terutama pemerintah dan legislatif, untuk melaksanakan program tersebut. Program itu harus dilakukan secara revolusioner, tidak boleh setengah hati.

Meningkatkan kualitas pendidikan tidak hanya melalui indentifikasi isu, tetapi mencakup keberanian membuat kebijakan progresif, inovatif, serta transformatif.

Apakah hal ini sudah cukup, saya rasa tidak. Selain pemerintah, guru atau tenaga pengajar juga merupakan bagian yang sangat penting guna mewujudkan pemerataan pendidikan. Kewajiban seorang guru sangat besar terhadap kemajuan pendidikan bangsa pada umumnya dan kemajuan anak didik dan sekolahnya pada khususnya.

Memang saya tahu, dan kita tahu bersama, masih begitu banyak kekurangan atau kalau boleh disebut kebobrokan sistem dari lembaga yang menaungi masalah pendidikan dinegeri ini (Kemdiknas), terutama di tingkat daerah dan perlu perbaikan atau malah revolusi sistem. Tapi tak ada kata tidak mungkin bagi seorang guru untuk membuat anak didiknya jadi pintar.

kubangunkan bumi dikabut ini

Desau-desau hening
Di lepakan sayap-sayap embun
Di kaki langit yang akankah masih biru
Di menara bumi yang akankah masih hijau

Dan kuhembuskan sajak ke ubun-ubunnya
sebab alam ini bagai nyanyian angin,
maka berlarilah engkau untuk menghirupnya

Masalah kekurangan listrik sebenarnya lagu lama Indonesia, yang pada waktu krisis ekonomi, karena keterbatasan anggaran, masalah per-listrikan tidak mendapatkan prioritas dalam APBN. Walaupun konsumsi listrik telah meningkat dengan tajam, namun sebenarnya konsumsi energi listrik per kapita masih sekitar 600 kWh kalau dibanding dengan negara-negara tetangga, kita sangat ketinggalan. Konsumsi energi listrik di Indonesia saat ini yang mencapai 600 kWh per kapita pertahun. Idealnya untuk saat ini, dengan penduduk sekitar 220 juta, diperlukan energi listrik sebesar 2.716.340 kWh pertahun. Khusus di Kalimantan Selatan, konsumsi listrik adalah 306.14 kWh per kapita, belum lagi ditambah Kalimantan Tengah 195.87 kWh per kapita, jadi berjumlah 502.01 kWh per kapita untuk tahun 2008. meskipun saat ini PT PLN Kalimantan Selatan dan Tengah memiliki beberapa sumber pasokan energi listrik, yaitu: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Asam-asam. Kapasitas 2 X 65 Megawatt (MW). Pembangkit Listrik Tenaga Air Riam Kanan. Kapasitas 3 X 10 MW. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Trisakti. Kapasitas 85,4 MW. PLTG Trisakti. kapasitas 21 MW. Namun sistem kelistrikan PLN Kalselteng 2008 hanya mampu menghasilkan daya 260,50 Mega Watt (MW), sedangkan beban puncak 295,59 MW, sehingga terjadi defisit 35 MW. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi pemadaman listrik di seluruh daerah di kawasan ini. Semua permasalahan ini berhulu pada ketidakmampuan PLN dalam melayani pasokan listrik dengan baik dan mengantisipasi peningkatan permintaan listrik yang semakin tinggi. Namun, kita harus ingat, kemampuan PLN juga terbatas karena terbatasnya anggaran PLN dan kewenangannya. Tapi yang jelas, setiap tahun permasalahan yang sama terus dihadapi oleh PLN. Untuk dapat mengatasi krisis listrik ini jelas perlu anggaran yang besar dan itu diluar kemampuan PLN. Pihak swasta bisa saja membantu pendanaan pembangkit listrik kita dengan berbagai skema yang memungkinkan. Namun investor swasta yang ingin membuat pembangkit sendiri jangan diwajibkan menjual listriknya ke PLN. Kenapa tidak dibebaskan saja pihak swasta menjual listrik mereka ke masyarakat. Toh ini akan membantu PLN sendiri yang memang TIDAK MAMPU,dan akan menimbulkan persaingan yang lebih sehat. Jadi biarkan masyarakat yang menilai. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara mengatasi masalah ini agar dampaknya pada kehidupan masyarakat dan dunia usaha bisa diminimalkan serta menghindari masalah yang tidak terjadi lagi. Tentu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki monopoli dalam mendistribusikan listrik pada masyarakat akan lebih banyak menerima kemarahan publik. Beberapa waktu yang lalu sempat beredar wacana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengambil alih pengelolaan listrik dari PLN kepada Pemprov, dengan menjadikannya sebagai Perusahaan Daerah (PERUSDA). Mungkin keinginan gubernur tersebut didorong oleh perasaan emosi karena sudah tidak tahan lagi mendengar teriakan warganya yang terus menjerit karena hampir sepanjang tahun pemadaman listrik selalu terjadi di Kalsel. Akan tetapi dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas, PT. PLN menolak hal ini, bahkan pemadaman bergilir terus berlangsung dan pemerintah provinsi tetap tidak berdaya. Dalam kesempatan terpisah, General Manager (GM) PT PLN (Persero) Kalselteng, Wahidin Sitompul, mengungkapkan, krisis listrik bukan cuma terjadi di wilayahnya yang meliputi dua provinsi yaitu Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng), melainkan secara nasional. Namun PLN terus berupaya mengatasi krisis listrik tersebut antara lain dengan menyewa generator set (genset) serta membeli daya dari perusahaan swasta yang memiliki pembangkit listrik, tapi kelebihan daya dari pemakaian mereka. Selaku pelanggan tetap Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini, masyarakat sangat terganggu dengan terjadinya pemadaman listrik bergilir akhir-akhir ini, apalagi mereka yang mempunyai bidang usaha yang sangat tergantung kepada satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang memiliki monopoli terhadap distribusi listrik ini. Kalau boleh memilih, mereka mungkin akan mau membayar lebih apabila ada pihak swasta yang mau menjual listrik mereka kepada masyarakat. Akan tetapi kita memang tidak punya pilihan. Saya pernah bertanya kepada pelanggan listrik, apakah pelanggan tidak keberatan kalau tagihan listrik setiap bulan ditambah sebesar 10.000 rupiah per pelanggan, dengan catatan tidak ada pemadaman? Hampir semua pelanggan menjawab mau. Menurut hitung-hitungan bodoh saya angka 10.000 rupiah itu dikali jumlah pelanggan listrik di Kalsel dan Kalteng sebanyak 833.175 pelanggan, maka akan mendapatkan 8.331.750.000 Rupiah. Jumlah yang tidak sedikit, belum lagi kalau pembebanan ini diatur berdasarkan kapasitas daya yang dipasang oleh pelanggan. Jadi tidak ada alasan bagi PLN untuk takut memberatkan pelanggan, karena ini menyangkut kepentingan pelanggan juga, lagian selama ini memang pelanggan juga yang selalu diberatkan dan dirugikan. Asalkan dengan transfaransi dan sosialisasi yang jelas kepada pelanggan, ditambah dengan manajemen yang baik dan konsekwensi apabila terjadi pemadaman lagi. Namun saya kurang tahu, berapa dana yang diperlukan untuk membeli mesin pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 35 MW tersebut, yang menjadi defisit daya listrik kita itu. Akan tetapi, paling tidak ini menjadi gambaran bagi PLN, bahwa masyarakat memang memerlukan penerangan yang cukup, dengan rela membayar lebih. Yang berarti, PLN harus jaga-jaga apabila suatu saat pemerintah memperbolehkan swasta menjadi salah satu badan usaha yang menjadi agen pendistribusian listrik langsung kepada masyarakat. Saya pribadi mendukung adanya swastanisasi listrik ini, karena selama ini sepertinya tidak ada solusi yang berarti dari pemerintah, guna mengatasi krisis ini. Khusus di Kalimantan Selatan permasalahan yang sama setiap tahunnya, tidak juga ada solusi dan antisipasi dari PLN. Bagi saya, siapapun itu, mau swasta atau iblis sekalipun yang mengelola sistim pendistribusian listrik ini, yang penting listrik jangan byar preeeettt lagi.

Suatu hari selepas pulang dari bekerja, ketika berhenti dipertigaan lampu merah, saya mengambil tempat didepan sebuah mobil yang juga berheti dilampu merah tersebut. Tidak berapa lama kemudian ada sebuah motor yang menyalip saya dari kiri, dan berhenti tepat didepan motor saya agak kesebelah kiri. Bapak yang memakai peci haji ini dengan enaknya berhenti digaris “zebra cross”, dan melewati garis batas pembagi kiri-kanan jalan, yang ditandai dengan garis putih. Pikir saya bapak ini sudah merampas hak orang lain, untuk pengendara lain yang ingin mengambil jalur lurus dan para pejalan kaki yang ingi menyeberang. “Akh..sudahlah pikir saya”, yang penting saya sudah berada dijalur yang semestinya. Lewat beberapa hitungan detik, adalagi anak muda yang berhenti tepat disamping kiri bapak tadi, “saya pikir tambah tertutup ini jalan”. Waktu itu lalulintas dijalan memang agak sepi, melihat ada kesempatan untuk membelok, anak muda ini tancap gas belok kanan, meskipun lampu masih menyala merah. Sayangnya, melihat anak muda ini membelok, bapak yang pakai peci tadi lagi-lagi dengan santainya ikut-ikutan belok kanan.

Kejadian seperti ini menjadi pemandangan saya setiap hari dikota Banjarmasin, baik itu mau berangkat maupun pulang kerja, karena dipertigaan dan perempatan lampu merah yang setiap hari saya lewati, memang tidak ada polisi lalulintasnya. Entah kenapa para pengendara lebih takut membuat pelanggaran di lampu merah yang ada pos polisinya saja. Mereka lebih takut kepada polisi daripada peraturan dengan tidak mempertimbangkan keselamatan nyawa mereka sendiri. Atau boleh jadi masyarakat kota ini sudah terjangkit syndrome buta warna.

Lampu lalulintas muncul pertama kali di Westminster Inggris pada tahun 1868 dengan menggunakan gas. Kemudian pada tahun 1918 di New York, dengan formasi merah-kuning-hijau yang dioperasikan secara manual. Pada 1926 telah dilakukan pengoperasian lampu secara semi otomatis di Wolverhampton Inggris. Secara teknis, pengaturan lampu memang berkembang pesat dari pengoperasian secara manual oleh manusia, semi-otomatis, otomatis, hingga sistem kamera dan ATCS (Automatic Traffic Control System). Lampu isyarat lalulintas ini merupakan standar internasional, seperti juga rambu lalulintas yang ada di tepi jalan. Merah, kuning dan hijau adalah warna yang sudah paten di negeri manapun, meskipun dalam pengaturannya terdapat beberapa perbedaan

Di Indonesia, pengaturan lampu lalulintas ini tertuang dan dilindungi oleh Undang-Undang Lalulintas dan Angkutan Jalan Nomor 14 Tahun 1992, seperti pada Pasal 8, Pasal 23, serta Pasal 61. Umumnya pengaturan pergantian nyala hijau pada suatu lengan dalam suatu simpang (atau urutan arus lalulintas yang mendapat nyala hijau, biasanya disebut fase) biasanya searah jarum jam. Namun aturan ini sangat tidak baku, tergantung dari hasil analisis ahli lalulintas berdasarkan volume dan komposisi lalulintas serta geometri simpang. Secara garis besar, lampu lalulintas dipergunakan untuk mengatur arus lalulintas, guna mencegah kemacetan.

Kita sadari pelanggaran rambu-rambu lalulintas, khususnya lampu lalulintas, disebabkan oleh banyak faktor. Namun, kesadaran untuk tertib berlalulintas merupakan faktor yang paling utama yang harus ditanamkan kepada para pengendara, agar tercipta kenyamanan berkendara. Nah itu yang sulit, karena pelanggaran lalulintas, khususnya lampu lalulintas, bukan hanya membahayakan sipengendara itu sendiri, tetapi juga orang lain sebagai pengguna jalan.

Kita ketahui bersama dengan keterbatasan personil aparat penegak hukum, polisi lalulintas seharusnya lebih berperan aktif mensosialisasikan tertib berlalulintas, dan sanksinya harus lebih tegas kepada pelanggarnya. Karena, seperti pepatah “lebih baik mencegah, daripada mengobati”. Mungkin hal ini bisa dioptimalkan pada saat pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi).

Pernah ketika membuat SIM dulu, saya sampai 2 kali mengikuti tes tertulis, tapi tidak pernah lulus. Padahal menurut saya soal yang diujikan tidak begitu sulit, kalo dibanding dengan soal Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri, karena waktu itu saya baru saja lulus UMPTN diBanjarmasin. Saya kira tidak pernah ada keterbukaan mengenai penilaian dan batasan kelulusan tes tertulis pembuatan SIM, di kota manapun di negeri ini, sehingga kita hanya bisa menerima, tanpa bisa protes, pokoknya tidak lulus. Yang lebih parah lagi, ada oknum polisi waktu itu yang menawarkan pada saya untuk jalan pintas atau lebih dikenal dengan (menembak), jadi kita tidak perlu repot bolak-balik kekantor polisi untuk ikut tes, tinggal bayar lebih, langsung foto, jadi deh. Tapi saya pikir-pikir lagi, selain uangnya untuk keperluan lain, juga saya memang ingin mengalami langsung bagaimana cara pembuatan SIM itu, akhirnya saya batal bikin SIM, biarlah lain kali saja. Kejadian ini membuat saya berpikir, bagaimana mungkin orang mengerti tentang rambu-rambu lalulintas, kalo bikin SIM-nya aja menembak, alias tanpa tes tertulis. Memang mereka juga nggak mau repot bolak-balik hanya untuk tes tertulis yang hanya sekedar formalitas belaka. Jadi siapa yang mesti disalahkan?!?

Kembali pada permasalahan diatas, kalo boleh saya mengusulkan, bagaimana kalo proses pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) disertakan tes “ishihara” atau tes buta warna, karena syndrom buta warna ini sudah melanda hampir sebagian besar pengendara motor di kota Banjarmasin, mereka tidak bisa lagi membedakan mana warna lampu lalulintas yang merah, kuning, ataupun hijau.

Sekarang saya sudah punya anak yang masih kecil, kebutuhan sarana transfortasi memang tidak saya pungkiri. Tapi yang jelas, bila saatnya saya harus membiarkan anak saya naik motor sendiri, pasti sebelumnya akan saya jelaskan fungsi dan manfaat rambu-rambu lalulintas, agar dia mengerti pentingnya menaati peraturan lalulintas. Dan saatnya kembali kepada diri kita masing-masing, untuk lebih introspeksi diri dalam berkendara, atau meneruskan tradisi yang jelek dengan melanggar rambu-rambu lalulintas, khususnya lampu lalulintas.

Kepada petugas lalulintas, alangkah bijaksananya bila pak polisi menjadi aparat yang santun dalam menjelaskan aturan berlalulintas, karena sejauh ini polisi hanya dianggap sebagai sosok penegak hukum yang ditakuti, bukan sebagai pengayom masyarakat dengan pembinaan dan pembelajaran tertib berlalulintas. Hal ini karena banyaknya masyarakat yang tidak mengerti benar manfaat dan fungsi lampu lalulintas, karena bikin SIM-nya tadi dengan jalan pintas, dan masih banyak juga masyarakat yang buta warna.

By : Onen Saranjana

Barangkali agak terasa janggal mendengar kembali kata koperasi Sekolah. Rasanya dalam dasawarsa terakhir, koperasi sekolah agak luput dari perhatian. Tetapi, dalam situasi tertentu memperluas kesempatan kerja dan mendorong sebesar-besarnya pertumbuhan wirausaha baru, koperasi sekolah menjadi .aktor utama. Mengatasi permasalahan tersebut. Ada nilai dan potensi strategis yang dimiliki koperasi sekolah, yang patut diposisikan kembali sehingga permasalahan klasik, pengangguran, kemiskinan dan lemahnya kewirausahaan, tidak selalu terulang tahun demi tahun. Dalam kerangka itu, mari kita mengupas secara jernih nilai dan potensi strategi koperasi sekolah, sebagai salah satu upaya menutup permodalan klasik dalam jangka panjang kedepan.

Pertimbangan Dasar

Pengungkapan relevansi koperasi sekolah sebagai tawaran menggunting

lingkaran setan pengangguran, kemiskinan dan kewirausahaan, dipicu oleh kondisi realistis yang ada. Data time series menunjukkan ada kesamaan struktur pengangguran dan kemiskinan sejak dahulu sampai sekarang. Hal ini dapat memunculkan praduga bahwa penyelesaian masalah pengangguran dan pengembangan kewirausahaan tidak dapat dilakukan secara instant. Tetapi harus dilakukan secara sistimatis jangka panjang.

Jika didekati dari sisi pengembangan sumber daya manusia, secara ideal, mereka seharusnya melanjutkan pendidikan dalam jenjang yang lebih tinggi. Para lulusan SD akan melanjutkan ke SMTP. Para lulusan SMTP akan melanjutkan ke SMTA dan seterusnya. Tetapi ada sebagian dari mereka, dengan berbagai alasan memilih atau masuk kepasar kerja. Sebagian dari kelompok ini, menjadi pencari kerja. Karena keterbatasan lapangan kerja, terpaksa harus menganggur.

Disini dapat diperoleh informasi, mengapa terpaksa harus menganggur ? Ada banyak alasan, tetapi dapat diperkirakan, para lulusan lebih berorientasi atau motivasi menjadi pekerja daripada menjadi orang yang mandiri, menciptakan kerja bagi dirinya sendiri (wirausaha).

Penyiapan secara dini, mental dan jiwa kewirausahaan sejak di bangku sekolah

dasar, memberikan alternatif untuk tidak hanya nantinya menjadi orang pencari kerja tetapi orang yang dapat menciptakan kerja (wirausaha). Disinilah letak strategis koperasi sekolah, yang bukan hanya dilihat dari sisi perkoperasian saja. Tetapi lebih luas lagi, sebagai wahana pembelajaran.

Potensi Strategis Koperasi Sekolah

Gambaran relevansi koperasi sekolah terhadap masalah klasik, pengangguran,

kemiskinan dan kewirausahaan, adalah jelas. Langkah berikut mengurai secara teknis potensi yang dapat dimiliki koperasi sekolah. Pertama, tentunya perlu mendudukkan kondisi dan posisi koperasi sekolah, dilihat dari sudut pandang perkoperasian. Kedua, menyajikan potensi-potensi yang dimiliki koperasi sekolah.

1. Koperasi Sekolah.

Koperasi sekolah, dari sisi kelembagaan belum dapat dikatakan sebagai koperasi yang sebenarnya. Ketentuan-ketentuan perkoperasian, seperti anggota koperasi adalah orang yang mampu melakukan tindakan hukum. tentu belum dapat dipenuhi oleh para siswa. Mereka pada umumnya masih muda, dengan umur antara 6-18 tahun. Karena itu, koperasi sekolah belum dapat diterbitkan badan hukum koperasi. Dalam statistik perkoperasian, maka koperasi sekolah dicatat atau didaftar.

Dalam posisi seperti itu, tentu harapan yang diletakkan pada suatu koperasi sekolah, tidak untuk melakukan proses usaha sebagaimana koperasi lain yang telah berbadan hukum. Koperasi sekolah, membawa siswa untuk menjadi pengusaha atau mencari untung. Siswa adalah siswa, dengan misi pokok sebagai pelajar yang harus menuntut ilmu. Keberadaan koperasi sekolah, sebagai wahana pembelajaran, sehingga memiliki alternatif bagi kepentingan di masa depan.

Secara teoritis, pengembangan kewirausahaan tidak dapat dilakukan secara instant.. Sikap mental kewirausahaan, membutuhkan sentuhan-sentuhan nyata, untuk mengasah potensi-potensi internal yang ada pada diri masing-masing orang, menjadi peka dan terlatih. Proses pembelajaran seperti ini mempercepat terbangunnya sikap mental kewirausahaan. Dampak yang diprediksi akan diperoleh oleh siswa di masa depan, yaitu mereka tidak .gagap. dalam menghadapi tantangan dan keterbatasan ruang gerak kesempatan kerja.

2. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah.

Analisis potensi sumber daya manusia (SDM) sekolah, mencerminkan jumlah dan kualitas sehingga, relevan dan logis mendudukkan koperasi sekolah sebagai titik masuk mengatasi permasalahan nasional yang ada. Pertama, berpijak pada sisi jumlah (kuantitas) SDM sekolah, baik siswa (murid), guru dan tenaga non guru. Seberapa besar potensi SDM sekolah sehingga patut diposisikan sebagai .aktor. mengatasi pengangguran, kemiskinan dan pengembangan kewirausahaan.

3. Potensi sebagai Wahana

Uraian dibagian depan sudah menyinggung tentang, esensi, nilai strategis

dan potensi koperasi sekolah dalam memberikan andil untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan pengembangan kewirausahaan.

Koperasi, adalah badan usaha, karena itu tentu melakukan dan memiliki motif usaha. Keberadaan koperasi di sekolah, yaitu dalam wujud koperasi sekolah, siswa memperoleh manfaat ganda. Pertama, siswa dapat secara langsung mengenal, melihat, melakukan kehidupan berkoperasi. Sejak dini mengetahui dan mempraktekkan sendiri kehidupan koperasi. Pengetahuan (teori) tentang koperasi yang diajarkan, dapat dipraktekkan secara nyata disekolah. (catatan, pada kesempatan ini belum dapat dipastikan keberadaan mata pelajaran perkoperasian pada kurikulum SD, SMTP dan

SMTA). Lepas ada atau tidak adanya mata ajaran formal, keberadaan koperasi

sekolah tetap memiliki benefit bagi siswa secara individu, maupun bagi kepentingan pembangunan nasional.

Kedua, benefit yang tidak kalah penting yaitu bahwa koperasi sekolah adalah

wahana pembelajaran berusaha, yang memiliki dampak besar di masa depan terhadap pengurangan pengangguran, kemiskinan dan kewirausahaan.

Para siswa mengenal dan mempraktekkan sendiri aktivitas-aktivitas transaksi atau berusaha seperti : mencatat, membukukan, melayani pelanggan, menerima barang, mengelola barang serta berbagai aktifitas transaksi lainnya. Nampak sederhana. Walaupun secara teoritis, sampai sekarang ini, tetap valid ada 2 (dua) pendapat bahwa kewirausahaan itu bakat, dan aliran lain menyatakan kewirausahaan itu dapat dilatihkan. Tetapi, .menceburkan. siswa ke dalam lingkungan yang mendorong mereka untuk :

mengenal, melihat, merasakan dan bahkan mempraktekkan sendiri aktivitas-aktivitas transaksi usaha, memiliki korelasi positif terhadap pembentukan sikap mental kewirausahaan. Dalam arti, pengembangan koperasi sekolah menciptakan lingkungan yang mendorong siswa terasah potensi kewirausahaannya, sehingga tidak tercipta ketergantungan.

Dasar-dasar pertimbangan pendirian koperasi sekolah

Menunjang program pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui

program pendidikan sekolah.

Menumbuhkan kesadaran berkoperasi di kalangan siswa.

Membina rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa koperasi.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkoperasi, agar kelak berguna di masyarakat.

Membantu kebutuhan siswa serta mengembangkan kesejahteraan siswa di dalam dan luar sekolah.

Tujuan koperasi sekolah

Tujuan koperasi sekolah adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan pembentukan koperasi sekolah di kalangan siswa dilaksanakan dalam rangka menunjang pendidikan siswa dan latihan berkoperasi. Dengan demikian, tujuan pembentukannya tidak terlepas dari tujuan pendidikan dan program pemerintah dalam menanamkan kesadaran berkoperasi sejak dini.

Perangkat organisasi koperasi sekolah

- Rapat anggota koperasi sekolah

- Pengurus koperasi sekolah

- Pengawas koperasi sekolah

Dewan penasihat koperasi sekolah

Untuk keperluan bimbingan pada koperasi sekolah, diangkat penasihat koperasi sekolah yang anggota-anggotanya terdiri atas :

- Kepala sekolah yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya (exofficio);

- Guru pada sekolah yang bersangkutan; dan

- Salah seorang wakil persatuan orang tua murid yang memiliki pengalaman di bidang

Koperasi.

Pelaksana harian

Pelaksana harian bertugas mengelola usaha, administrasi, dan keuangan. Pelaksana harian dapat diatur bergantian antara pengurus koperasi sekolah atau ditunjuk secara tetap atau bergantian antara siswa anggota koperasi yang tidak menduduki jabatan pengurus atau pengawas koperasi.

Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di tata kehidupan koperasi yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya ditetapkan dalam rapat anggota. Di sini para anggota dapat berbicara, memberikan usul dan pertimbangan, menyetujui suatu usul atau menolaknya, serta memberikan himbauan atau masukan yang berkenaan dengan koperasi. Oleh karena jumlah siswa terlalu banyak, maka dapat melalui perwakilan atau utusan dari kelas-kelas. Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun, ada pula yang mengadakan dua kali dalam satu tahun, yaitu satu kali untuk menyusun rencana kerja tahun yang akan dan yang kedua untuk membahas kebijakan pengurus selama tahun yang lampau. Agar rapat anggota tahunan tidak mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka rapat dapat diadakan pada mas liburan tahunan atau liburan semester. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sekolah, rapat anggota mempunyai wewenang yang cukup besar. Wewenang tersebut misalnya:

- Menetapkan anggaran dasar koperasi;

- Menetapkan kebijakan umum koperasi;

- Menetapkan anggaran dasar koperasi;

- Menetapkan kebijakan umum koperasi;

- Memilih serta mengangkat pengurus koperasi;

- Memberhentikan pengurus; dan

- Mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

Pada dasarnya, semua anggota koperasi berhak hadir dalam rapat anggota. Namun, bagi mereka yang belum memenuhi syarat keanggotaan, misalnya belum melunasi simpanan pokok tidak dibenarkan hadir dalam rapat anggota. Ada kalanya mereka diperbolehkan hadir dan mungkin juga diberi kesempatan bicara, tetapi tidak diizinkan turut dalam pengambilan keputusan. Keputusan rapat anggota diperoleh berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak di mana setiap anggota koperasi memiliki satu suara. Selain rapat biasa, koperasi sekolah juga dapat menyelenggarakan rapat anggota luar biasa, yaitu apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus. Penyelenggara rapat anggota yang dianggap sah adalah jika koperasi yang menghadiri rapat telah melebihi jumlah minimal (kuorum). Kuorum rapat anggota meliputi setengah anggota ditambah satu (lebih dari 50%). Jika tidak, maka keputusan yang diambil dianggap tidak sah dan tidak mengikat.

Hal yang dibicarakan rapat anggota tahunan

- Penilaian kebijaksanaan pengurus selama tahun buku yang lampau.

- Neraca tahunan dan perhitungan laba rugi.

- Penilaian laporan pengawas

- Menetapkan pembagian SHU

- Pemilihan pengurus dan pengawas

- Rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun selanjutnya

- Masalah-masalah yang timbul.

Kesimpulan

Pembahasan tentang koperasi sekolah, memperlihatkan fakta potensi sumberdaya manusia di sekolah, relevansi dan peran koperasi sekolah korelasinya dengan upaya mengatasi pengangguran dan kewirausahaan di masa depan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menyimak data komposisi pengangguran dari tahun ke tahun, relatif tidak ada

perubahan signifikan. Komposisi terbesar penganggur (86%) tetap didominasi lulusan SD, SMTP dan SMTA, yang dapat disimpulkan perlunya melakukan sesuai yang beda..agar lingkaran setan ini tidak terus berkelanjutan. Dengan kata lain, mengatasi permasalahan pengangguran, kemiskinan dan kewirausahaan, tidak dilakukan secara .instant. agar tidak terulang ceritera lama di masa depan.

1. Menganggur mungkin sekali keterpaksaan, karena keterbatasaan pasar tenaga kerja. Tetapi, menganggur sangat mungkin individu-orang, tidak memiliki kesiapan sebagai pencari kerja . Koperasi sekolah sebagai wahana, yang nantinya menyediakan pilihan, mengarahkan siswa mengasah potensi menciptakan kerja (wirausaha).
2. Melihat fungsi strategis koperasi, kesempatan untuk mengasah sekolah, dapat dirintis pengembangan potensi kewirausahaan yang ada pada diri masing-masing siswa. Sekarang ini, di beberapa lokasi termun tetap dicatat, secara prinsip pilih, sebagai model pembelajaran koperasi sekolah tidak dimaksudkan koperasi dan kewirausahaan.

Landasan pokok dalam perkoperasian Indonesia bersumber pada UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Pasal ini mengandung cita-cita untuk mengembangkan perekonomian yang berasas kekeluargaan. Peraturan yang lebih terperinci tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-undang ini berisi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat mengenai cara-cara menjalankan koperasi, termasuk koperasi sekolah. Koperasi tidak berbadan hukum. Pengurus dan pengelola koperasi sekolah dilakukan oleh para siswa di bawah bimbingan kepala sekolah dan guru-guru, terutama guru bidang studi ekonomi dan koperasi. Tanggung jawab ke luar koperasi sekolah tidak dilakukan oleh pengurus koperasi sekolah, melainkan oleh kepala sekolah. Pembinaan terhadap koperasi sekolah dilaksanakan bersama antara Kantor Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta Departemen Pendidikan Nasional. Koperasi sekolah tidak berbadan hukum seperti koperasi-koperasi lainnya karena siswa atau pelajar pada umumnya belum mampu melakukan tindakan hukum. Status koperasi sekolah yang dibentuk di sekolah merupakan koperasi terdaftar, tetapi tetap mendapat pengakuan sebagai perkumpulan koperasi. Pendirian Koperasi Sekolah diharapkan menjadi sarana bagi pelajar untuk belajar melakukan usaha kecil-kecilan, mengembangkan kemampuan berorganisasi, mendorong kebiasaan untuk berinovasi, belajar menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Untuk itu dalam mendirikan Koperasi Sekolah, diperlukan pertimbangan-pertimbangan agar selaras dengan apa yang diharapkan.

Globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoritis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun globalisasi telah dikampanyekan sebagai era masa depan yakni suatu era yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, namun globalisasi sesungguhnya kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalisme.

Mekanisme dan proses globalisasi yang diperjuangkan oleh aktor-aktor globalisasi seperti Perusahaan Transnasional yakni perusahaan multinasional yang besar, Bank Dunia, IMF melalui kesepakatan yang dibuat dalam WTO sesungguhnya dilandaskan pada suatu ideologi yang dikenal dengan neo liberalisme. Paham neo liberalisme secara prinsipil tidak berbeda dengan paham liberalisme yang lama, hanya saja karena waktu, konteks kemunculannya kembali serta skala dan strateginya yang berbeda sudah tentu jawabannya berlainan. Inti neo liberalisme adalah dilepaskannya hak istimewa atas modal dari berbagai tata aturan teritorial maupun nasional.

Sebagai negara yang telah merasakan segala bentuk keterpurukan akibat hempasan-hempasan gelombang globalisasi. Indonesia bisa menjadi laboratorium kegagalan bagi usaha memakmurkan bangsa apabila globalisasi dengan ideologi neoliberalismenya dibiarkan merajalela oleh kaum intelektual dan praktisi ekonomi politik.

Dikeluarkannya UU No 1 Tahun 1967 yaitu UU Penanaman Modal Asing membuat terbukanya ruang investasi di Indonesia bagi investor-investor asing. Pemerintahan Soeharto menghapus semua hambatan bagi modal internasional untuk menguasai sumber daya alam dan tenaga manusia di Indonesia. Awal tahun 1971 sebuah kesepakatan dibuat untuk membagi-bagi mineral Indonesia kepada perusahaan asing seperti Caltex, Frontier, IIAPCO-Sinclair dan Gulf-Western. Empat tahun sebelumnya, Soeharto terlebih dahulu menyerahkan 1,2 juta hektar tanah di Papua kepada Freeport McMoran dan Rio Tinto. Aturan fiskal disesuaikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan ini mengalirkan pendapatannya langsung ke pusat-pusat kemakmuran di Amerika Serikat, Jepang dan Eropa.

Dominasi perusahaan multinasional disektor pertanian terlihat dengan dikuasainya produksi dan pasar sarana produksi pertanian (benih dan agrokimia), menguasai pasar produk pertanian dan menguasai produksi serta pasar bahan pangan olahan hingga tingkat pengecer. Integrasi ini semakin nyata dibidang rekayasa genetic tanaman pertanian. Monsanto, Syngenta dan Dupont merupakan tiga perusahaan bioteknologi benih teratas, dimana Monsanto menguasai 91 persen dari benih transgenic. Di Indonesia, Monsanto lewat anak perusahaan PT Monagro Kimia menyuap 140 pejabat tinggi Indonesia untuk meloloskan produknya. Mosanto memiliki paten atas semua hasil transgeniknya. Penguasaan paten atas bahan tanaman berdampak mengubah benih dari milik public menjadi milik privat. Hal ini mengakibatkan dua dampak yaitu petani kehilangan hak untuk menyimpan, menanam kembali, saling menukar dan memuliakan benih (suatu hal inheren yang ada sejak berabad-abad lalu dikalangan masyarakat petani). Kedua harga benih menjadi mahal karena pemakai harus membayar biaya teknologi dan royalty. Selain itu, benih pabrik dirancang untuk digunakan dalam satu paket dengan pupuk atau pestisida produk perusahaan yang sama³.

Bidang ketenagakerjaan merupakan bukti bahwasanya kekuasaan perusahaan multinasional tidak hanya dibidang financial saja tetapi juga dibidang politik. Revisi UU ketenagakerjaan dan kebijakan tentang upah merupakan upaya untuk memudahkan perusahaan multinasional tersebut untuk memecat para pekerja dan mengebiri serikat buruh.

Perusahaan multinasional lain yang sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia adalah perusahaan minyak dan gas terbesar didunia, ExxonMobil. Perusahaan hasil merger Exxon dengan Mobil pada tahun 1999 sudah beroperasi lebih dari 100 tahun di Inonesia. Raksasa tambang ini merupakan produsen gas alam terbesar kedua di Indonesia, setelah Total Indonesie. Exxon mulai menambang gas di ladang Arun, Aceh dan sekitarnya pada tahun 1978.

Eksplorasi yang dilakukan ExxonMobil di daerah Arun, Aceh dan sekitarnya hingga tahun 2002 sudah menguras 70 persen cadangan gas. Ditahun 2006, ExxonMobil memperluas daerah tambangnya hingga Blok Cepu. Pro kontra mengenai jatuhnya Blok Cepu ke tangan Exxon Mobil sempat mencuat. Bagi Ariadi Subandrio⁴, titik balik persoalan Blok Cepu bermula dari munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 34/2005 yang mengamandemen PP No 35/2004 tentang kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sebelum PP No 35/2005 diamandemen, kontrak yang berlaku di Cepu antara Pertamina dan ExxonMobil adalah kontrak bantuan teknis (Technical Assistance Contract/TAC). Artinya, didalam kontrak yang berakhir tahun 2010 itu, ExxonMobil hanya membantu Pertamina. Menurut Ariadi Subandrio, kontrak ini seharusnya tetap berlaku meski UU Minyak dan Gas No 22 /2001 tidak mengenal kontrak bantuan teknis. Pada kenyataannya, berbekal PP No 34/2005, pemerintah mengambil alih wilayah kerja Cepu dari Pertamina. Tanggal 17 September 2005, pemerintah yang diwakili oleh BP Migas menandatangani kontrak kerjasama Blok Cepu dengan Pertamina dan ExxonMobil dan masa kontrak diperpanjang hingga 2030⁵.

Tidak hanya ExxonMobil yang ingin menambah penderitaan rakyat Indonesia dengan merampas seluruh kekayaan sumber daya alam Indonesia tetapi masih banyak lagi perusahaan multinasional yang menancapkan kakinya lebih kuat lagi di Indonesia dengan berbagai konflik yang ditimbulkan, seperti PT Freepot, PT Newmont dan lain sebagainya. Jatuhnya Blok Cepu ke ExxonMobil atatupun perpanjangan kontrak Freeport yang tidak memberikan perubahan kemajuan untuk masyarakat yang berada disekitar Freeport ataupun kurang tegasnya pemerintah terhadap kasus pencemaran Teluk Buyat yang dilakukan oleh Newmont mempertegas tunduknya pemerintahan Indonesia pada tekanan-tekanan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Upaya penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab dan kewajiban Negara tetapi juga merupakan tanggung jawab serta kewajiban aktor non state seperti perusahaan multinasional dan perusahaan bisnis lainnya karena semenjak modal diinternasionalisasikan lewat praktek kolonialisme maupun lewat perusahaan multinasional, rakyat di Indonesia mengalami penderitaan yang luar biasa.

Selama ini Indonesia sudah terjebak didalam jeratan IMF dan lembaga bantuan luar negeri lainnya, yang secara langsung mengakibatkan banyak sekali rakyat kecil yang menderita dan harus menanggung utang negaranya. Selain itu structural adjustment, yang menyebabkan banyaknya perusahaan asing melenggang bebas keluar masuk di Indonesia juga menambah penderitaan pengusaha kecil. Namun sekarang ketika Indonesia sudah lepas dari IMF, sudah seharusnyalah Indonesia mulai mencari suatu model pembangunan yang dapat mengakomodasi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dari hal ini, menurut saya sudah seharusnya Indonesia dapat mengikuti jejak negara – negara skandinavia yang menggunakan Welfare State sebagai model pembangunannya, dimana terbukti negara – negara skandinavia tersebut makmur didalam perekonomiannya dan baik didalam pembangunan sumber daya manusianya, walaupun kondisi dan sumber daya alam yang mereka punyai tidak terlalu baik. Indonesia diharapkan ketika menggunakan konsep welfare state dapat meningkatkan peran serta rakyatnya didalam perekonomian dan tidak hanya membiarkan mekanisme pasar yang selalu menguasai perekonomian negara. Peningkatan peran masyarakat sendiri dapat tercipta apabila adanya jaminan sosial yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Artinya dari Jaminan sosial disini adalah adanya semacam perlindungan yang diberikan pemerintah pusat kepada para pengusaha – pengusaha kecil agar dapat terus berpartisipasi didalam perekonomian negara, sehingga pengusaha kecil tadi tidak terlindas perusahaan multinasional yang bermodal besar. Namun di Indonesia ini terdapat satu masalah, dimana biasanya pemberian jaminan sosial oleh Negara itu tidak merata. Misalnya saja, Jaminan sosial di Papua itu tidaklah sama dengan yang ada di Jakarta, sehingga seringkali pembangunan itu hanya berjalan di Pulau Jawa saja dan daerah lainnya tetap tertinggal. Hal seperti ini apabila dibiarkan maka akan menimbulkan disparitas yang bersentimen buruk kepada pembangunan nasional, oleh sebab itu sudah seharusnya pembangunan yang berorientasi kepada welfare state itu dapat berjalan secara merata dan adil di seluruh wilayah Indonesia. Apabila hal ini telah berjalan, bukan tidak mungkin, anak cucu kita atau bahkan kita sendiri akan menikmati Indonesia yang makmur dan sejahtera, yang selama ini hanya menjadi cita – cita belaka.

Bangsa Indonesia sesungguhnya adalah bangsa yang terdidik. Hal tersebut terbukti dengan tumbuh suburnya pendidikan yang bersifat tradisional dan tersebar di seluruh nusantara,. Pengajaran Islam di langgar-langgar semakin mengukuhkan keberadaan pendidikan tradisional tersebut. Namun demikian, pendidikan tradisional mengalami pergeseran ke pendidikan kolonial, khususnya ketika pemerintah kolonial Belanda membutuhkan pegawai-pegawai administrasi rendahan untuk mengisi pos-pos pemerintahannya. Oleh karena itu, sistem yang diterapkannya tidak lepas dari tujuan politiknya dalam usaha mempertahakankan kekuasaan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pendidikan tersebut menjadi alat untuk memantapkan hegemoninya, dan melahirkan elit-elit baru yang nasionalis serta menjadi bumerang bagi kekuasaannya.

Pengertian Sistem

Dari segi Etimologi, kata sistem sebenarnya berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Systema”, yang dalam Bahasa Inggris dikenal dengan “SYSTEM”, yang mempunyai satu pengertian yaitu sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan yang tidak terpisahkan.

Menurut filsuf Stoa, bahwa sistem adalah gabungan dari keseluruhan langit dan bumi yang bekerja bersama-sama, sehingga dapat kita lihat bahwa sistem terdiri dari unsur-unsur yang bekerja sama membentuk suatu keseluruhan dan apabila salah satu unsur tersebut hilang atau tidak berfungsi, maka gabungan keseluruhan tersebut tidak dapat lagi kita sebut suatu sistem. Berikut ini adalah definisi kata Sistem menurut beberapa para ahli.

1. Buckley

Sistem adalah suatu kebulatan atau totalitas yang berfungsi secara utuh, disebabkan adanya saling ketergantungan diantara bagian-bagiannya. (A whole that functions as a whole by virtue of interdependence of its parts).

2. H. Kerzner

Sistem adalah sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan/atau bukan manusia (non-human) yang diorganisir dan diatur sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir. Pengertian ini, mengandung arti pentingnya aspek pengaturan dan pengorganisasian komponen dari suatu sistem untuk mencapai sasaran bersama, karena bila tidak ada sinkronisasi dan koordinasi yang tepat, maka kegiatan masing-masing komponen, sub-sistem, atau bidang dalam suatu organisasi akan kurang saling mendukung.

3. B.S. Blanchard (1990)

Engineering System adalah aplikasi yang efektif dari usaha-usaha ilmu pengetahuan dan engineering dalam rangka mewujudkan kebutuhan operasional menjadi suatu sistem konfigurasi tertentu, melalui proses yang saling terkait berupa definisi keperluan analisis fungsional, sintesis, optimasi, desain, tes, dan evaluasi.

Selanjutnya pengertian sistem ini pada kenyataannya juga dipakai untuk menunjukan banyak hal seperti:

Sistem yang digunakan untuk menunjukan suatu kumpulan dan himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu bentuk saling hubung atau saling ketergantungan yang teratur; sesuatu himpunan bagian-bagian yang tergabungkan secara alamiah maupun oleh budi daya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu; suatu keseluruhan yang terorganisasikan atau sesuatu yang organik; atau juga yang berfungsi bekerja atau bergerak secara serentak bersama-sama bahkan sering bergeraknya itu mengikuti suatu kontrol tertentu.

Dari uraian di atas pemakaian sistem dapat digolongkan secara garis besar pada dua golongan pemakaian yaitu: Menunjukan pada suatu bentuk fisik, sesuatu wujud benda, abstrak maupun konkrit termasuk juga konsepsi yang dikenal dengan deskriptif. Menunjukan suatu metode atau tata-cara yang dikenal dengan preskriptif

Sistem paling sering digunakan untuk menunjukan pengertian metode atau cara dan sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan.

Konsep pengertian sistem sebagai suatu metode ini dikenal dalam pengertian umum sebagai pendekatan sistem yang merupakan penerapan metode ilmiah dalam memecahkan suatu masalah. Ada banyak penyebab atas terjadinya sesuatu masalah. Jadi pendekatan sistem menyadari adanya kerumitan di dalam kebanyakan permasalahan. Misalnya dalam kasus suatu kecelakaan mobil kita tidak bisa menganggap terjadinya kecelakaan akibat mobil dijalankan ngebut. Apabila dikaji lebih cermat banyak faktor yang dapat menjadi penyebab kecelakaan mobil. Secara singkat dapat dikatakan bahwa banyak manfaat yang kita peroleh dengan mengambil kesimpulan atau keputusan secara sistematik ini.

INPUT SEKOLAH

Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia dan siap karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud tidak harus berupa barang, tetapi juga dapat berupa perangkat-perangkat lunak dan harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Secara garis besar, input dapat diklarifikasikan menjadi tiga, yaitu harapan, sumberdaya, dan input manajemen. Harapan-harapan terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran. Sumberdaya dibagi menjadi dua yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan). Input manajemen terdiri dari tugas, rencana, program, regulasi (ketentuan-ketentuan, limitasi, prosedur kerja, dan sebagainya), dan pengendalian atau tindakan turun tangan. Essensi evaluasi pada input adalah untuk mendapatkan informasi tentang ketersediaan dan kesiapan input sebagai prasyarat untuk berlangsungnya proses.

Tentang Siswa

Guru dalam tugas rutinnya memang menghadapi banyak persoalan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang kadangkala tidak sesuai harapan. Keadaan satu sekolah dengan sekolah yang lain amatlah berbeda. Ada sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang baik dan ada juga yang tidak Kondisi sekolah demikian membuat guru menghadapi kesulitan demi kesulitan.

Selain masalah sarana dan prasarana, guru juga menghadapi input siswa yang beragam. Keberagaman ini disebabkan oleh kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat. Status sosial masyarakat telah menyebabkan input siswa berbeda di setiap sekolah. Sekolah yang berada di daerah pinggiran atau pedesaan akan beda dengan yang ada di kota.

Ada anak yang lahir dari keluarga kaya, berpendidikan tinggi, atau berpangkat. Namun banyak dianatara mereka yang datang dari kelaurga miskin, tak berpendidikan, atau orang kebanyakan saja. Keadaan status sosial ini amat berpengaruh terhadap keadaan anak.

Bukan itu saja, keadaan alam juga mempengaruhi prilaku siswa. Mereka yang hidup di sepanjang pantai akan beda dengan yang hidup di kaki gunung. Mereka yang hidup di tengah kota, akan beda dengan di kampung. Keberagaman ini telah membuat input siswa berbeda pula di setiap sekolah.

Ada sekolah yang mendapat anak yang patuh-patuh dan cerdas-cerdas, namun sebaliknya juga ada yang memperoleh input anak nakal, brandal dan bodoh. Semua ini membuat guru makin pusing dalam tugasnya. Untuk menghadapi keberagaman ini, guru harus berusaha mencari metode, teknik dan cara yang tepat untuk menangani pendidikan mereka.

Di sekolah yang kebanyakan siswanya lemah dan nakal, misalnya, hasil belajar mereka akan sangat rendah. Tingkat kelulusan siswa akan sangat kecil jika dibandingkan dengan sekolah yang memiliki siswa yang cerdas dan patuh. Hal ini akan merusak citra guru. Semua yang terjadi dalam pembelajaran adalah tanggungjawab guru. Orang luar tak tahu apa yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Masyarakat yang mengirim anak ke sekolah hanya tahu bahwa anaknya harus pandai dan lulus dengan nilai yang baik. Proses belajar mengajar adalah urusan guru.

PROSES KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH

Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilitas segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, Kualitas proses pendidikan menggejala pada dua segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelolaannya , pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro, meso, mikro. Adapun tujuan utama pemgelolaan proses pendidikan yaitu terjadinya proses belajar dan pengalaman belajar yang optimal.

1. Manusia

Berbicara tentang pendidikan, maka membahas perkembangan peradaban manusia. Perkembangan pendidikan manusia akan berpengaruh terhadap dinamika sosial-budaya masyarakatnya. Sejalan dengan itu, pendidikan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Banyak pendapat para tokoh pendidikan yang kemudian berdampak terhadap peradaban manusia. Tulisan ini akan mendeskripsikan pendapat tentang arti pentingnya pendidikan bagi manusia, serta sasaran pendidikan secara umum di Indonesia.

Menghasilkan manusia Indonesia yang memadai merupakan keinginan insan pendidikan. Semua pendidik dan tenaga kependidikan di negeri ini harus memahami hal itu sehingga dalam melaksanakan setiap aktivitas belajar-mengajar, tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada warga didik (warga belajar), tetapi kita harus membimbing mereka melalui melalui motivasi dan contoh keteladanan yang bermuara pada pembinaan sikap (behaviour) maupun etika/moral peserta didik ataupun warga belajar.

a. Tenaga Pengajar

Guru atau Tenaga Pengajar adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan di sebuah sekolah, guru memegang tugas ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru bertugas membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap, aktif, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia. Syaiful Bahri Djamarah dalam Psikologi Belajar berpendapat bahwa baik mengajar maupun mendidik merupakan tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga profesional. Oleh sebab itu, tugas yang berat dari seorang guru ini pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi.

Guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar, untuk itu mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan Islam sangat ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Menurut Zainal Aqib, guru merupakan faktor penentu bagi keberhasilan pendidikan di lembaga pendidikan, karena guru merupakan sentral serta sumber kegiatan belajar mengajar. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa guru merupakan komponen yang berpengaruh dalam peningkatan mutu suatu proses pendidikan di lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan atau kompetensi profesional dari seorang guru sangat menentukan mutu pendidikan. Kompetensi profesional guru berdasarkan hasil Tes Kompetensi Guru yang dilakukan Depertemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama yang bekerja sama dengan Pusat Penilaian Pendidikan pada Tahun 2003, menunjukkan bahwa rata-rata nilai kompetensi guru di Indonesia hanya mencapai 42,25 %. Angka ini masih relatif jauh di bawah standar nilai kompetensi minimal yang diharapkan yaitu 75 %.

b. Tenaga Administrasi

Peranan adalah bagian terpenting dari Sekolah. Peranan ialah kedudukan dan jabatan di Sekolah. Di Sekolah, ada yang berperan sebagai Kepala Sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan termasuk Tenaga Administrasi. Semua peranan sama pentingnya dan saling mendukung untuk mencapai tujuan Sekolah. Peranan memiliki sejumlah harapan terutama kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Peranan kadang-kadang berkonflik dengan kepribadian.

Peranan Tenaga Administrasi adalah sebagai: administrator, personal, dan sosial. Peranan Kepala Tenaga Administrasi adalah sebagai administrator, personal, dan sosial, dan manajer. Peranan sebagai administrator memiliki subperanan sebagai collector, reporter, programmer, duplicator, calculator, sender, archivist, communicator, technician, expeditor, waiter, dan caretaker. Peranan sebagai manajer memiliki subperanan sebagai: planner, organizator, motivator, coordinator, delegator, problem solver, decision maker, dan evaluator.

Fungsi ialah sekelompok tugas pekerjaan meliputi sejumlah aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat-sifatnya, pelaksanaannya atau urutan. Fungsi dalam suatu organisasi dibebankan kepada seseorang petugas atau satuan tertentu yang harus dilaksanakan. Fungsi Tenaga Administrasi adalah pelayanan prima di bidang administrasi baik dalam arti sebenarnya maupun singkatan. Singkatan PELAYANAN PRIMA adalah Pantas, Empati, Langsung, Akurat, Yakin, Aman, Nyaman, Alat, Nyata, Perkataan, Rahasia, Informasi, Mudah, dan Ahli. Arti singkatan ini sekaligus sebagai karakteristik pelayanan prima.

Keefektifan individual ditentukan oleh sikap, keterampilan, pengetahuan. Salah satu cara untuk mengefektifkan peranan dan fungsi Tenaga Administrasi ialah dengan mengadakan pelatihan manajerial Tenaga Administrasi berbasis kompetensi dengan langkah dari analisis kebutuhan pelatihan sampai laporan pelaksanaan pelatihan.

2. Metode

Salah satu komponen penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan dalam mencapai tujuan adalah ketepatan menentukan metode, sebab tidak mungkin materi pendidikan dapat diterima dengan baik kecuali disampaikan dengan metode yang tepat. Metode diibaratkan sebagai alat yang dapat digunakan dalam suatu proses pencapaian tujuan, tanpa metode, suatu materi pelajaran tidak akan dapat berproses secara efesien dan efektif dalam kegiatan belajar mengajar menuju tujuan pendidikan.

Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa Yunani “metodos”, kata ini terdiri dari dua suku kata yaitu “metha” yang berarti melalui atau melewati dan “hodos” yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan.

a. Kurikulum

Banyak sekali definisi kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Namun, secara garis besar kurikulum mempunyai dua arti. Arti pertama kurikulum mencakup pengertian yang sempit, yaitu: seperangkat mata pelajaran (materi) yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Arti yang ke dua mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu: segala metode, cara, atau sistem pembelajaran yang diterapkan pada lembaga pendidikan, termasuk materi atau mata pelajaran yang diajarkan dan tempat pelaksanaan pendidikan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pengertian kurikulum dalam arti luas.

Kurikulum adalah hal-hal yang termasuk dalam bahan ajar di sekolah-sekolah. Kurikulum yang baik akan menghasilkan sistem pendidikan yang baik. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan semua unsur yang terlibat di dalamnya bisa mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

b. Proses Belajar Mengajar

Dalam proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan proses interaksi antara yang belajar (siswa) dengan pengajar (guru). Seorang siswa telah dikatakan belajar apabila ia telah mengetahui sesuatu yang sebelumnya ia tidak dapat mengetahuinya, termasuk sikap tertentu yang sebelumnya belum dimilikinya. Sebaliknya, seorang guru dikatakan telah mengajar apabila ia telah membantu siswa atau orang lain untuk memperoleh perubahan yang dikehendaki.

Guru sebagai fasilitator dalam proses belajar mengajar hendaknya berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar yang efektif dan efesien untuk para siswanya. Dalam hal ini dapat meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar.

3. Material

Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia selain tergantung kepada kualitas guru juga harus ditunjang dengan material pendidikan yang memadai, diantaranya adalah sarana dan prasarana pendidikan.

Tapi sayangnya, hingga sekarang ini, sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki sebagian besar sekolah di Indonesia masih kurang memadai seperti fasiltas laboratorium dan sebagainya. Sarana dan prasarana ini padahal sangat vital dalam kegiatan proses belajar dan mengajar.

“Sebut saja peralatan laboratorium yang di sebagian daerah masih sangat minim dimiliki sekolah, apalagi kalau SMA itu milik swasta sungguh sangat jarang yang memiliki sarana dan prasarana seperti laboratorium yang memadai

a. Sarana

Secara Etimologis (bahasa) sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. misalnya; Ruang, Buku, Perpustakaan, Laboratorium dsb. Dengan demikian sarana pendidikan itu adalah semua komponen yang secara langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri.

b. Prasarana

sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dsb, jadi prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri.

4. Pendanaan

Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) diupayakan akan mengatur pasal-pasal pendanaan pendidikan. Pasal pendanaan pendidikan itu antara lain mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar 9 tahun, dan bukan menjadi beban masyarakat.

“Sedangkan, untuk pendidikan menengah dan tinggi, setidaknya DPR akan mendorong agar ada upaya membebaskan anak-anak berpotensi dan tidak mampu dari sisi biaya.

Mekanisme pendanaan pendidikan yang rumit dan kurang efisien selama ini menjadi salah satu kelemahan dunia pendidikan tanah air. Akibatnya, sebagian besar dana pendidikan ditanggung orang tua sehingga jumlahnya jauh lebih tinggi daripada dana yang ditanggung pemerintah.

Selama ini, dana pendidikan yang diperuntukkan bagi sasaran pendidikan berasal dari berbagai sumber, mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyaluran dana dari masing-masing tingkat pun dilakukan melalui banyak projek. Sementara antartingkat dan antarprojek memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam hal sasaran yang ditargetkan, ditambah lagi dengan adanya inkoordinasi. rata-rata dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD yang diterima sasaran pendidikan, baik itu sekolah, pendidik, dan peserta didik termasuk rendah.

Ketersediaan dana pendidikan yang rendah, mekanisme, prosedur alokasi dana, serta formula pendanaan yang tidak baik ini mengakibatkan biaya satuan pendidikan di sekolah juga rendah. Akibatnya selanjutnya, biaya yang ditanggung orang tua jauh lebih besar, dan akibat lainnya adalah terjadi tumpang tindih dalam pemberian dana ke sasaran pendidikan dan komponen yang dibiayai. Ada sasaran pendidikan yang mendapat dana dari berbagai sumber dana, ada juga yang tidak mendapat dana. Sebaliknya biaya yang dikeluarkan untuk sektor yang bukan sasaran menjadi besar.

Formula alokasi dana yang selama ini digunakan pada umumnya hanya menggunakan kriteria-kriteria kualitatif dan subjektif. Alternatif mekanisme pendanaan yang bisa diterapkan adalah melalui pendekatan yang berbasis pada kegiatan pembelajaran. Karakteristik utamanya adalah menggunakan komponen sistem pendidikan sebagai acuan ketimbang jenis pengeluaran.

Dalam mekanisme penyusunan anggaran pendidikan yang sifatnya bottom up ini, setiap sekolah menyusun RAPBS yang mencakup kebutuhan dana pokok pendidikan dan dana kompensasi kemiskinan serta peningkatan mutu. Kemudian sekolah mengusulkannya kepada dinas pendidikan di masing-masing kabupaten/kota. Dinas kabupaten/kota selanjutnya mengompilasikan usulan sekolah dan menjadikannya dasar penyusunan anggaran pendidikan sebagai bagian dari APBD yang dibiayai dengan DAU dan DAK.

Kemudian Dinas Provinsi menyusun dana penyelenggaraan untuk penataran guru dan dana koordinasi penyelenggaraan pendidikan lintas daerah di mana anggaran pendidikan ini bersumber dari APBD dan bantuan APBN.

dalam keterbatasan pemerintah dalam memikul beban pembiayaan pendidikan di tanah air dan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang mampu bersaing secara global maka keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan masih diperlukan. Yang penting adalah, dana dari masyarakat tersebut tepat sasaran dan prioritas untuk kepentingan siswa. Untuk mencegah agar dana masyarakat tidak disalahgunakan, penting dilakukan pengawasan dan proses auditing yang lebih terbuka dan transparan sehingga prinsip akuntabilitas dapat terpenuhi. Dan terlebih penting lagi adalah sikap arif dan bijak pengelola sekolah dalam mengakomodasi kepentingan anggota masyarakat yang tidak mampu dengan cara memberi keringanan dan kalau perlu pembebasan biaya bagi siswa yang tidak mampu. Jadi, keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan merupakan solusi yang lebih masuk akal dan praktis dari pada kebijakan sekolah gratis yang pada akhirnya justru menghasilkan output pendidikan yang bersifat massal dengan mutu atau kualitas yang minimal.

OUTPUT SEKOLAH

Output merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses pendidikan di sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, dan inovasinya. Khusus yang berkaitan dengan kualitas dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas tinggi jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar peserta didik, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam prestasi akademik (ulangan umum, UAN, lomba karya ilmiah, dan lomba-lomba akademik lainnya) dan prestasi non-akademik (IMTAQ, karakter/kepribadian, keolahragaan, keseniaan, keterampilan vokasional, kepramukaan, dsb.)

Sekolah sebagai sistem, seharusnya menghasilkan output yang dapat dijamin kepastiannya. Output sekolah, pada umumnya, diukur dari tingkat kinerjanya. Kinerja sekolah adalah pencapaian atau prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses persekolahan. Kinerja sekolah diukur dari efektivitasnya, kualitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, surplusnya, dan moral kerjanya, dengan keterangan seperlunya seperti berikut

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauhmana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas, waktu) telah dicapai. Dalam bentuk persamaan, efektivitas adalah sama dengan hasil nyata dibagi hasil yang diharapkan. Sekolah yang efektif pada umumnya menunjukkan kedekatan/kemiripan antara hasil nyata dengan hasil yang diharapkan.

Kualitas, dalam konteks sekolah, adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari lulusan yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat, misalnya NEM, prestasi olah raga, prestasi karya tulis ilmiah, dan prestasi pentas seni. Kualitas tamatan dipengaruhi oleh tahapan-tahapan kegiatan sekolah yang saling berhubungan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Bagaimana hubungan output sekolah dengan masyarakat

Untuk mewujudkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dibutuhkan pendidikan yang bermutu. Apabila kita lihat mutu pendidikan di negara kita saat ini masih menghadapi beberapa problematika. Beberapa problem mengenai mutu pendidikan kita adalah:

- Pembiasaaan atau penyimpangan arah pendidikan dari tujuan pokoknya

- Malproses dan penyempitan simplikatif lingkup proses pendidikan menjadi sebatas pengajaran.

- Pergeseran fokus pengukuran hasil pembelajaran yang lebih diarahkan pada aspek-aspek intelektual atau derajat kecerdasan nalar. Sedangkan salah satu problematika pendidikan di Indonesia adalah keterbatasan anggaran dan sarana pendidikan, sehingga kinerja pendidikan tidak berjalan dengan optimal.

Persoalan tersebut menjadi lebih komplek jika kita kaitkan dengan penumpukan lulusan karena tidak terserap oleh masyarakat atau dunia kerja karena rendahnya kompetensi mereka. Mutu dan hasil pendidikan tidak memenuhui harapan dan kebutuhan masyarakat atau mempunyai daya saing yang rendah.

Indikator yang menunjukkkan rendahnya mutu hasil pendidikan kita adalah kepekaan sosial alumni sistem pendidikan terhadap persoalan masyarakat yang seharusnya menjadi konsen utama mereka.

Jelas bahwa kompetensi moral dan kompetensi sosial SDM keluaran sistem pendidikan kita sangat tidak compatible dengan tuntutan dunia kerja di dalam masyarakatnya. Sistem pendidikan tidak menjadikan masyarakat sebagai dasar prosesualnya dan tidak berakar pada sosial budaya yang ada. Pendidikan berjalan di luar alam sosial budaya masyarakatnya, sehingga segala yang ditanamkan (dilatensikan) melalui proses pendidikan merupakan hal-hal yang tidak bersentuhan dengan persoalan kehidupan nyata yang dihadapi masyarakat tersebut.

PENUTUP

Pepatah mengatakan: “kegemilangan masa depan tergantung apa yang diperbuat hari ini”. Secara implisit hal tersebut dapat dikonotasikan bahwa keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di masa depan sangat tergantung pada stake holder pendidikan yang meliputi: pendidik, peserta didik, masyarakat, institusi, sarana dan prasarana, pengelolaan dan, dan sebagainya.

Memaksimalkan komponen-komponen stake holder dalam pendidikan bukanlah hal yang mudah. Hal ini karena keberadaan-keberadaan komponen tersebut saling melengkapi. Ibarat sebuah sistem komponen-komponen tersebut perlu dikembangkan secara integratif melalui pendekatan sistem.

Pendekatan sistem dapat digunakan sebagai suatu pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang paling sederhana sampai pada tingkat permasalahan yang paling kompleks, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan. Persoalan-persoalan yang mengemuka dalam dunia pendidikan dan merupakan tantangan pendidik di masa datang harus diselesaikan secara sistemik, analitik, dan sistematik.

Sistemik dalam arti permasalahan pendidikan harus dilihat dari konteks keseluruhan. Analitik dalam pengertian permasalahan dalam dunia pendidikan perlu dianalisis sebab dan akibatnya dikaitkan dengan berbagai masalah yang ada, baik di dalam maupun di luar sistem. Sedangkan sistematik dalam arti cara kerja dalam penyelesaian permasalahan harus beraturan atau runtut. Hal ini dapat dilihat dari proses kegiatannya, yaitu perumusan masalah, penelitian, penilaian, penelaahan, pemeriksaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Permasalahan yang mengemuka dalam dunia pendidikan memang sangat kompleks dan sporadis. Oleh karena itu, di masa datang seorang pendidik harus tanggap sasmita terhadap arus reformasi dan transformasi pendidikan.

Pendidikan dalam konsep pengembangan masyarakat merupakan dinamisasi dalam pengembangan manusia yang beradab. Pendidikan tidak hanya terbatas berperan pada pengalihan ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) saja, namun dalam Undang-undang No: 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dari fungsi dan tujuan pendidikan ini diharapkan manusia Indonesia adalah manusia yang berimbang antara segi kognitif, afektif dan psikomotor.

Oleh karena itu pengembangan profesionalitas dan pemberian motivasi kepada para guru perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan.     Kreativitas dan inovasi dalam memajukan sekolah. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah  harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam rangka memajukan sekolahnya.

Kreativitas

Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di setiap sekolah setingkat SD, SMP dan SMA, akan membuat guru semakin pintar, karena mereka dituntut harus mampu merencanakan sendiri materi pelajarannya untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kurikulum yang selama ini dibuat dari pusat, menyebabkan kreativitas guru kurang terpupuk, tetapi dengan KTSP, kreativitas guru bisa berkembang. Hal ini berkaitan dengan munculnya KTSP 2006 sebagai pengganti kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 2004.

Dengan semangat otonomi dan desentralisasi, KTSP memberi keleluasaan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri. KTSP sebenarnya positif, sebab sekolah diberikan otonomi untuk berdiskusi terkait dengan standar kompetensi yang dikembangkan.

Hanya saja, sebagian besar guru belum terbiasa untuk mengembangkan model-model kurikulum. Selama ini mereka diperintah untuk melaksanakan kewajiban yang sudah baku, yakni kurikulum yang dibuat dari pusat. Implementasi KTSP sebenarnya membutuhkan penciptaan iklim pendidikan yang memungkinkan tumbuhnya semangat intelektual dan ilmiah bagi setiap guru, mulai dari rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Hal ini berkaitan adanya pergeseran peran guru yang semula lebih sebagai instruktur dan kini menjadi fasilitator pembelajaran. Guru dapat melakukan upaya-upaya kreatif serta inovatif dalam bentuk penelitian tindakan terhadap berbagai teknik atau model pengelolaan pembelajaran yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten. Penerapan KTSP tersebut berimplikasi pada bertambahnya beban bagi guru.

Penerapan KTSP mengandaikan guru bisa membuat kurikulum untuk tiap mata pelajaran, padahal, selama ini guru sudah terbiasa mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Belum lagi mengingat kualitas guru yang kurang merata di setiap daerah. “Ini artinya, KTSP menghadapi kendala daya kreativitas dan beragamnya kapasitas guru untuk membuat sendiri kurikulum. Pemberdayaan guru belum dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah (pemda). Misalnya, pemda belum melakukan evaluasi pendidikan yang baik dan benar, termasuk evaluasi guru. “Ini yang kerap terjadi, sehingga penerapan KTSP pun bisa melambat. Karena itu, pemda sebaiknya agresif dalam melakukan percepatan penerapan KTSP.

Inovasi

Berbicara mengenai inovasi (pembaharuan) mengingatkan kita pada istilah invention dan discovery. Invention adalah penemuan sesuatu yang benar-benar baru artinya hasil karya manuasia. Discovery adalah penemuan sesuatu (benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan (usaha) invention dan discovery. Dalam kaitan ini inovasi adalah penemuan yang dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang  (masyarakat). Inovasi dapat berupa hasil dari invention atau discovery. Inovasi dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah.

Pelaksanaaan inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dari inovator dan pelaksana inovasi itu sendiri. Inovasi pendidikan seperti yang dilakukan di Depdiknas yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan “Top-Down Inovation”.  Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebaginya. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan dan bahkan memaksakan apa yang menurut pencipta itu baik untuk kepentingan bawahannya. Dan bawahan tidak punya otoritas untuk menolak pelaksanaannya.

Banyak contoh inovasi yang dilakukan oleh Depdiknas selama beberpa dekade terakhir ini, seperti Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Guru Pamong, Sekolah Persiapan Pembangunan, Guru Pamong, Sekolah kecil, Sistem Pengajaran Modul, Sistem Belajar jarak jauh dan lain-lain. Namun inovasi yang diciptakan oleh Depdiknas bekerjasama dengan. Lembaga-lembaga asing seperti British Council. USAID dan lain-lain banyak yang tidak bertahan lama dan hilang, tenggelam begitu saja. Model inovasi yang demikian hanya berjalan dengan baik pada waktu berstatus sebagai proyek. Tidak sedikit model inovasi seperti itu, pada saat diperkenalkan atau bahkan selama pelaksanaannya banyak mendapat penolakan (resistance) bukan hanya dari pelaksana inovasi itu sendiri (di sekolah), tapi juga para pemerhati dan administrator di Kanwil dan Kandep. Model inovasi seperti yang diuraikan di atas, lazimnya disebut dengan model ‘Top-Down Innovation”. Model itu kebalikan dari model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru atau masyarakat yang umumnya disebut model “Bottom-Up Innovation”

Ada inovasi yang juga dilakukan oleh guru-guru, yang disebut dengan “Bottom-Up Innovation”. Model yang kedua ini jarang dilakukan di Indonesia selama ini karena sitem pendidikan yang sentralistis. Pembahasan tentang model inovasi seperti model “Top-Down” dan “Bottom-Up” telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan para ahli pendidikan. Sudah banyak pembahasan tentang inovasi pendidikan yang dilakukan misalnya perubahan kurikulum dan proses belajar mengajar. White (1988: 136-156) misalnya menguraikan beberapa aspek yang bekaitan dengan inovasi seperti tahapan-tahapan dalam inovasi, karakteristik inovasi, manajemen inovasi dan sistem pendekatannya.

Bangsa kita saat ini sedang mendapat amanah yang cukup berat, yakni meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Pengalaman dengan hasil UN tahun yang memprihatinkan, cukup menyadarkan kita bahwa mutu pendidikan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian kita perlu berkecil hati dengan realitas yang ada, kita perlu mengevaluasi diri sejauh manakah peran kita masing-masing sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita? Upaya-upaya strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar yang telah diuraikan di atas hanya sebagian pemikiran-pemikiran untuk memperbaiki kinerja kita selama ini. Hanya dengan menjalin kerja sama yang baik dalam networking, kemitraan dan bertugas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing diharapkan tugas yang mulia ”mencerdaskan kehidupan bangsa” kita ini dapat tercapai.Amin.